Pemerintah Klaim Ekonomi Tumbuh 5,39%, Disebut Tertinggi di G20

Pemerintah menyampaikan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39% dan menjadi yang tertinggi di antara negara G20. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merujuk pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 (year-on-year/yoy), setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana pada 11 Februari 2026.

Namun, klaim “tertinggi di G20” juga perlu dibaca dengan konteks yang lebih lengkap. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% (c-to-c) dan kuartal IV 2025 tumbuh 5,39% (yoy). Sementara itu, rilis resmi Kemenko Perekonomian menyebut pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,39% sebagai tertinggi kedua di G20 setelah India. Perbedaan narasi ini penting karena menyangkut perbandingan lintas negara yang bisa berubah bergantung pada periode data yang dibandingkan, metode, serta negara mana saja yang sudah merilis angka pada waktu klaim dibuat.

Angka 5,39% itu merujuk apa?

Angka 5,39% merujuk pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal IV 2025 dibanding kuartal IV 2024 (yoy). BPS merilis angka tersebut pada 5 Februari 2026, dan media ekonomi juga menyoroti bahwa laju kuartal IV 2025 ini lebih cepat dibanding kuartal III 2025 (5,04% yoy).

Pada saat yang sama, BPS juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi setahun penuh (2025) berada di 5,11%, sedikit meningkat dari 2024. Artinya, klaim “5,39%” bukan angka pertumbuhan tahunan, melainkan angka kuartalan (yoy) yang sering dipakai untuk membaca percepatan/perlambatan terbaru.

Mengapa pemerintah menekankan “tertinggi di G20”?

Dalam komunikasi kebijakan, perbandingan G20 kerap dipakai sebagai indikator bahwa perekonomian domestik masih “tahan banting” di tengah ketidakpastian global—misalnya perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, atau gejolak pasar keuangan. Menyebut “tertinggi di G20” juga berfungsi sebagai sinyal kepada pelaku usaha dan investor bahwa daya beli, aktivitas produksi, dan permintaan domestik relatif solid.

Tetapi, perbandingan antarnegara harus memerhatikan beberapa hal:

1. Periode yang dibandingkan
   Apakah yang dibandingkan pertumbuhan kuartal terbaru (misalnya Q4 2025 yoy), atau pertumbuhan setahun penuh (2025 c-to-c)? Indonesia menggunakan angka kuartal IV 2025 yoy untuk klaim 5,39%.
2. Ketersediaan rilis data negara lain
   Tidak semua negara merilis data pada waktu yang sama. Klaim “tertinggi” bisa valid pada momen tertentu, lalu berubah ketika negara lain merilis angka yang lebih tinggi.
3. “G20” vs “G20 yang sudah merilis”
   Ini sering menjadi sumber bias komunikasi: pernyataan bisa merujuk pada kumpulan negara yang datanya tersedia saat itu, bukan keseluruhan anggota.

Karena itu, catatan Kemenko Perekonomian yang menyebut Indonesia “tertinggi kedua di G20 setelah India” menjadi konteks pembanding yang relevan—terutama bila India memiliki angka pertumbuhan periode yang sama yang lebih tinggi.

Apa pendorong pertumbuhan kuartal IV 2025?

BPS dalam rilisnya menampilkan berbagai komponen, termasuk bahwa pada sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah pada 2025 (dan khususnya dinamika di akhir tahun) dapat meningkat tajam dibanding periode sebelumnya, sementara dari sisi produksi ada sektor-sektor jasa yang tumbuh tinggi. Media ekonomi juga menyoroti adanya dorongan permintaan yang berkaitan dengan stimulus dan momentum belanja akhir tahun, yang ikut mendorong akselerasi pertumbuhan kuartal IV.

Secara sederhana, kuartal IV sering “spesial” karena:

• ada puncak aktivitas ekonomi akhir tahun,
• realisasi belanja pemerintah biasanya mengejar penyerapan anggaran,
• dan konsumsi rumah tangga terdorong musim liburan serta promosi perdagangan.

Itulah sebabnya angka kuartal IV (yoy) kadang lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya, meskipun gambaran tahunan tetap perlu dilihat lewat angka setahun penuh (2025 = 5,11%).

Apakah 5,39% berarti ekonomi “sudah aman”?

Pertumbuhan 5% lebih memang positif, tetapi tidak otomatis berarti seluruh indikator ekonomi dan sosial membaik merata. Kemenko Perekonomian menautkan pertumbuhan tersebut dengan perbaikan sejumlah indikator sosial (misalnya kemiskinan, gini, pengangguran), namun interpretasi kebijakan tetap perlu kehati-hatian karena setiap indikator punya basis data, periode, dan faktor penggerak yang berbeda.

Selain itu, data pertumbuhan juga tidak langsung menjawab tantangan struktural seperti:

• kualitas penciptaan kerja (formal vs informal),
• produktivitas industri,
• tekanan harga pangan/energi di daerah,
• dan ketahanan sektor-sektor yang rentan (UMKM, petani, nelayan).

Karena itu, klaim “tertinggi di G20” lebih tepat dibaca sebagai headline performa makro yang perlu diturunkan menjadi agenda kebijakan: menjaga inflasi, memperkuat investasi produktif, memperbaiki iklim usaha, dan memastikan pertumbuhan menyerap tenaga kerja.

Lalu, target pertumbuhan 2026 ke mana?

Rilis Kemenko Perekonomian menyebut pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 5,4–5,6% pada 2026 lewat akselerasi program prioritas dan transformasi tata kelola. Sementara dokumen kebijakan fiskal juga pernah menampilkan kisaran target yang lebih lebar untuk 2026 (misalnya 5,2%–5,8% dalam kerangka tertentu), menandakan ruang kebijakan masih dipengaruhi kondisi global dan kapasitas domestik.

Jika 2025 ditutup pada 5,11% dan kuartal IV mencapai 5,39%, maka 2026 akan sangat bergantung pada:

• kesinambungan konsumsi rumah tangga,
• realisasi investasi (terutama manufaktur dan hilirisasi),
• ekspor yang dipengaruhi harga komoditas dan permintaan global,
• serta kredibilitas kebijakan fiskal–moneter dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

Kesimpulan: klaim kuat, tapi perlu konteks pembanding

Klaim pemerintah bahwa ekonomi tumbuh 5,39% merujuk pada pertumbuhan kuartal IV 2025 (yoy) dan didukung oleh data BPS. Tetapi frasa “tertinggi di G20” sebaiknya dipahami dengan konteks perbandingan lintas negara dan timing rilis data—karena rilis resmi Kemenko Perekonomian sendiri menyebut posisi Indonesia tertinggi kedua setelah India untuk konteks G20 yang mereka rujuk.

Bagi publik, poin terpenting bukan hanya peringkat, melainkan konsistensi kebijakan agar pertumbuhan 5%+ benar-benar terasa: harga pangan terkendali, lapangan kerja berkualitas bertambah, dan investasi produktif menguat.